“Penggalian potensi pangan lokal dan makanan tradisonal cukup srategis peranannya sebagai alternatif sumber pangan guna mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan,” ujarnya, pagi ini.
Kasmin menyatakan, peringatan Hari Pangan se-Dunia ke-30 tahun 2010 merupakan momen tepat menciptakan ketahanan pangan, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi mewujudkan kemandirian pangan.

Menurutnya, potensi SDA yang tersedia di Kabupaten Toba Samosir merupakan peluang yang cukup potensial untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan ekonomi.

“Menciptakan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat memerlukan kerja keras dan kerja sama lintas sektoral,” katanya.

Lebih jauh diterangkannya, pencapaian kebutuhan pangan daerah yang telah dilakukan selama ini merupakan implementasi dan rasa tanggung jawab bersama untuk mengurangi kemiskinan penduduk di Toba Samosir.

Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Toba Samosir, Marsarasi Simanjuntak menambahkan, peringatan Hari Pangan se-Dunia di daerahnya dirangkaikan dengan perlombaan menyusun menu bertemakan panganku beragam, bergizi, berimbang dan aman.
Tujuan pelaksanaan perlombaan, kata dia, untuk mendorong dan meningkatkan kreativitas masyarakat, khususnya anggota keluarga dalam memilih, menentukan, menyusun dan menciptakan menu berimbang sesuai potensi sumber daya lokal.

Dari 192 desa di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), ternyata sebanyak 115 di antaranya merupakan desa tertinggal. Parahnya lagi, 27 desa masuk katagori terisolir. Berarti hanya 77 desa yang masuk dalam klasifikasi tidak tertinggal. Ini merupakan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tobasa tahun 2009. Adapun indikator yang menyebabkan desa tersebut masuk katagori desa tertinggal dan terisolir adalah sarana jalan masih rawan, jasa masyarakat kurang berkembang dan dihargai, pendapatan per kapita masyarakat masih rendah karena sumbernya penghasilannya hanya dari sektor pertanian, dan jangkauan kesehatan sulit karena berbagai hal.

“Kondisi desa tertinggal dan desa tertinggal terisolir itu telah menjadikan kehidupan sosial masyarakat menjadi kurang berkembang. Bukan saja di bidang pendidikan dan kesehatan tetapi di bidang pemikiran, tenaga, dan modal juga menjadi miskin,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan Kabupaten Tobasa, Wasir Simanjuntak.

Untuk mengatasi agar desa tersebut dapat mensejajarkan diri dengan desa lain yang lebih maju, menurut Wasir, Pemkab Tobasa melalui instansi-instansi terkait, telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan bantuan untuk Usaha Ekonomi Desa (UED), pembangunan melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri, memberi pinjaman lunak, bantuan bibit dan sarana penunjang pengelolaan pertanian, serta pembangunan sarana prasarana jalan.

Namun diakuinya, upaya itu belum cukup untuk merubah status desa menjadi lebih maju. Pemerintah dituntut untuk terus berupaya membangun melalui berbagai program kegiatan yang konstruktif sehingga desa tertinggal dan desa tertinggal terisolir itu terangkat dan dapat sejajar dengan desa lain. ”Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan (BPMDP) sebagai salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Tobasa  misalnya. Dalam hal ini memiliki peranan sangat penting. Ke depan, kami akan merumuskan konsep pemberdayaan stakeholders desa dan meningkatkan kewenangan aparat pemerintah desa sehingga peluang mengurusi potensi desa masing-masing terbuka guna meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat,” paparnya.

Dan yang lebih utama untuk sementara ini, pihaknya telah merencanakan  memberikan pelatihan serta pembinaan terhadap aparatur pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan potensi desa masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Ini dimaksudkan agar aparat pemerintah desa tidak kaku dalam menjalankan tugas membangun desanya.

Menteri Perhubungan (Menhub) RI Freddy Numbery, disaksikan anggota DPD RI Parlindungan Purba dan para bupati se-kawasan Danau Toba secara resmi membuka peluncuran KMP Sumut I dan II di Lumban Silintong Balige, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Jumat (16/7).

Dua Kapal Ferry berbiaya Rp 29 milyar itu diharapkan mampu meningkatkan sarana transportasi danau dan sungai guna mendorong perekonomian masyarakat. Menhub Freddy Numberi dalam arahannya menegaskan agar pemerintah daerah mampu menjaga dan memelihara kedua Kapal Ferry itu karena telah menelan biaya yang cukup besar. Freddy berjanji akan menambah jumlah Kapal Ferry di kawasan Danau Toba jika kinerja aparatur pemerintah daerah mampu meningkatkan kelancaran transportasi yang akan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. “Jika kinerjanya bagus, akan saya tambahi. Jika tidak dijaga dengan baik, dia tidak akan menghasilkan uang,” ujar Freddy seraya menambahkan agar para operator harus melayani dengan baik, termasuk masyarakat juga harus turut menjaga agar apa yang telah dibangun bisa berhasil.

Pada kesempatan itu Menhub Freddy Numbery juga menegaskan bahwa kedua Kapal Ferry tersebut merupakan hibah sementara dari Departemen Perhubungan kepada pemerintah daerah Sumatera Utara. Namun demikian pemerintah daerah jangan bersikap cengeng dan tidak bertanggungjawab, karena KMP Sumut I dan II adalah kebutuhan rakyat dan harus segera beroperasi. “Ini kita hibahkan ke daerah, ini tidak akan lama. Tidak boleh diam, kalau bertanggungjawab harus segera beroperasi. Kalau kepentingan rakyat, jangan ragu-ragu mengoperasikannya,” tegas sang menteri.

Freddy Numbery juga mengutarakan bahwa saat ini pihak Departemen Perhubungan tetap serius membangun Bandara Kuala Namu sehingga transportasi udara memadai. Namun demikian harus didukung dengan perbaikan sarana jalan guna mendukung sektor pariwisata Danau Toba, selain adanya komitmen semua pihak sehingga kehidupan masyarakat akan sejahtera. “Kalau fokus meningkatkan sektor pariwisata, harus memiliki program yang jelas dan harus serius di bidang itu. Mengembangkan kawasan harus pula terpadu dengan baik,” katanya.

Bupati Samosir Mangindar Simbolon, mewakili Gubsu dan sekaligus mewakili tujuh bupati sekawasan Danau Toba dalam sambutannya pada peluncuran (launching) KMP Sumut I dan II mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME karena keberadaan kedua Kapal Ferry itu akan bisa menggerakkan ekonomi dan mendorong industri pariwisata. Bupati Mangindar mengakui pengoperasian KMP Sumut I dan II merupakan dambaan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Samosir yang dikelilingi Danau Toba.

“Selama ini Kabupaten Samosir bersifat isolator, dan saat ini bisa menjadi komunikator. Kiranya lalulintas perairan Danau Toba berjalan lancer sehingga perekonomian semakin meningkat ke depan,” ujar Bupati Samosir yang kembali terpilih untuk kedua kalinya seraya melaporkan kepada Menhub bahwa saat ini tujuh bupati sekawasan Danau Toba telah berjanji akan meningkatkan sektor pariwisata ke depan yang tergabung dalam perkumpulan atau forum bupati sekawasan Danau Toba dalam wadah Lake Toba Regional Management.

Sebelumnya Kadis Perhubungan Propsu Drs Narudin Dalimunthe, dalam laporan singkatnya menjelaskan bahwa pembangunan Kapal Ferry (penumpang), berdasarkan permohonan Pemkab sekawasan Danau Toba guna meningkatkan mobilisasi pengangkutan dan mendorong peningkatan perekonomian. Pelaksanaan pembangunan KMP Sumut I dimulai sejak 2007 dengan sumber dana APBN murni Rp 13,9 milyar dan KMP Sumut II dimulai sejak 2008 dengan sumber dana APBN murni sebesar Rp 15,3 milyar yang keduanya merupakan proyek multy years yang peruntukkannya kepada Kabupaten Samosir. KMP Sumut I memiliki panjang 27 meter dengan lebar 8 meter dengan tonase 206 GT, sementara KMP Sumut II memiliki panjang 27 meter dengan lebar 8 meter dan tonase 246 GT serta berkapasitas sama yakni berpenumpang 40 orang dan 6 truk campuran. Kadis Perhubungan Propsu ini kepada SIB usai menghadiri peluncuran KMP Sumut I dan II itu mengatakan bahwa sebagai putera Batak dirinya tetap berjuang untuk membangunDanau Toba menjadi daerah pariwisata yang diminati masyarakat Indonesia maupun manca negara. Ke depan Narudin Dalimunthe akan mengusulkan dua lagi Kapal Ferry.

Peresmian peluncuran KMP Sumut I dan II itu diwarnai dengan Tortor Batak Parhorasan yang bermakna membersihkan dan menyucikan kapal dan para pejabat pemerintah. Menhub Fredy Numbery juga melakukan penandatangan prasasti dan dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Freddy Numbery.